Kritik Pembangunan Infrastruktur, Syahrul: Pemerintah Harus Kerja Cerdas, Kerja Tuntas!

18-08-2023 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8). Foto : Tari/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir. Terlebih dahulu, Syahrul mengapresiasi niat pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Namun, ia menilai pembangunan yang dilakukan saat ini sangat melenceng dari apa yang dicita-citakan semenjak awal. 

 

Hal ini disampaikan Syahrul dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (18/8/2023) sebagaimana disampaikannya dalam 'PKS Legislative Report' saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8). 

 

“Kita dukung (pembangunan), tapi harus terkonsep dan terukur. Jangan sampai pembangunan infrastruktur menenggelamkan Indonesia dalam lautan utang,” ujar Syahrul seraya meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

 

Syahrul mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dipandang belum tepat. "Dalam kondisi ekonomi kita yang dirasa belum baik, membangun IKN dirasa belum tepat. Kita mengkritisi mengapa pembangunan tersebut harus terus dilanjutkan,” jelas Syahrul. 

 

Lebih lanjut, Syahrul turut menyinggung beberapa proyek lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik, termasuk pembangunan bandara-bandara yang kini tidak difungsikan secara optimal. 

 

“Kerja itu tidak asal jadi, harus kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pemerintah harus betul-betul memastikan pembangunan memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Legislator Fraksi PKS tersebut. (pun/aha)

BERITA TERKAIT
Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR...
Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx dan Tim Geypens
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui naturalisasi tiga pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, yakni Ole Romeny, Dion...
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-Undang
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI, secara resmi, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003...
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...